DINAMIKA HUBUNGAN TEORI POSITIVISME DAN NATURALISME HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA - Novia Sarbana Manullang; Askari Abdi Muda Hasibuan; Muhammad Dwi Abdah; Nur Miswari; Sarmila Siregar; Masrizal Ikhsan Siregar (Ikatan Dosen Menulis, 2025)
Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem perundang-undangan yang dipengaruhi oleh dua aliran pemikiran besar dalam filsafat hukum, yaitu positivisme hukum dan naturalisme hukum. Positivisme hukum menekankan pada hukum tertulis yang dibuat oleh penguasa dan memisahkan hukum dari moral, sementara naturalisme hukum meyakini bahwa hukum harus bersumber dari prinsip-prinsip keadilan yang bersifat universal dan kodrati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dinamika hubungan kedua aliran tersebut mempengaruhi pembangunan sistem perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perundang-undangan Indonesia mengadopsi teori hierarki norma Hans Kelsen sebagai cerminan positivisme, namun juga mengakomodasi nilai-nilai naturalisme melalui penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dominasi positivisme yang berlebihan seringkali menimbulkan kekakuan hukum dan menghambat keadilan substantif, sehingga diperlukan integrasi yang seimbang antara kedua aliran untuk mewujudkan sistem perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum sekaligus mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.