PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANGAN TANPA IZIN PADA MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI SULAWESI TENGAH) - Gracia Imanuella Sengkey; Betsy Anggreni Kapugu; Edwin Neil Tinangon (LEX CRIMEN, 2025)
Penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan permasalahan yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait izin pertambangan mineral dan batubara serta penerapan hukum pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin (PETI). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan izin pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah diatur secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kini dilahirkan juga suatu produk hukum pertambangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembaharuan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban setiap pelaku usaha pertambangan untuk mimiliki izin pertambangan resmi, serta memenuhi persetujuan lingkungan yang terintegrasi melalui sistem OSS. Putusan PN Tolitoli No. 33/Pid.B/LH/2024/PN Tli penerapan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) masih cenderung mengacu pada pelanggaran lingkungan hidup, padahal secara substansi kasus tersebut seharusnya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar hukum utama. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penambangan Tanpa Izin, Hukum Pertambangan, Hukum Lingkungan.