Kewajiban Pelaku Usaha dalam Pencantuman Label Risiko Bisphenol A Pada Air Minum Kemasan Galon Pasca Peraturan BPOM Tahun 2024 - Tabitha Fransica Romauli Nababan; Sylvana Murni Deborah Hutabarat (Universitas Semarang, 2025)
This study aims to analyze the legal obligations of business actors in labeling BPA-related risks following the enactment of PerBPOM 6/2024 and to assess its implications for the fulfillment of consumers’ right to information. Public concern over Bisphenol A (BPA) exposure in polycarbonate gallon packaging has heightened the need to strengthen consumer protection measures. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research conducts a qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that PerBPOM 6/2024 introduces a new legal consequence in the form of an explicit obligation to display BPA hazard warnings, thereby reinforcing business actors’ responsibility to provide accurate, clear, and honest information. The study further shows that the four-year transition period may lead to non-compliance among business actors and delay the realization of consumer rights, making strict BPOM supervision and early voluntary labeling crucial. The novelty of this research lies in its position as the first normative analysis specifically examining BPA labeling obligations after the 2024 regulatory reform, an issue not previously addressed in the literature. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban hukum pelaku usaha dalam pelabelan risiko BPA setelah berlakunya PerBPOM 6/2024 serta menilai implikasinya bagi pemenuhan hak informasi konsumen. Kekhawatiran publik terhadap paparan Bisphenol A (BPA) pada kemasan galon polikarbonat mendorong kebutuhan penguatan perlindungan konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis kualitatif bahan hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PerBPOM 6/2024 menciptakan konsekuensi hukum baru berupa kewajiban eksplisit mencantumkan label bahaya BPA, yang mempertegas tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Temuan lainnya menunjukkan bahwa masa transisi empat tahun berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan pelaku usaha serta menunda pemenuhan hak konsumen, sehingga pengawasan BPOM dan inisiatif pelabelan dini menjadi sangat mendesak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif pertama yang secara spesifik mengkaji kewajiban pelabelan BPA pasca perubahan regulasi 2024, yang belum diulas dalam penelitian sebelumnya.