Digital Governance dan Tantangan Integrasi Data Sektor Publik: Studi pada Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi Papua - Muhamad Muchsin (UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF, 2025)
Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan instrumen strategis dalam transformasi digital sektor publik menuju tata kelola yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis bukti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis secara komprehensif dinamika implementasi dan tantangan multidimensi dalam integrasi data sektor publik dibawah kerangka SDI pada tingkat Provinsi Papua. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 28 informan kunci, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan selama periode Maret-Oktober 2023. Hasil penelitian mengidentifikasi enam dimensi tantangan utama: (1).Fragmentasi sistem informasi dan inkompatibilitas standar data; (2).Kesenjangan infrastruktur digital antara pusat dan daerah terpencil; (3).Kapasitas sumber daya manusia aparatur belum memadai dalam literasi data dan tata kelola data; (4).Kompleksitas koordinasi kelembagaan dan lemahnya sinkronisasi regulasi; (5).Resistensi budaya organisasi dan mentalitas sektoral; serta (6).Isu sensitivitas dan keamanan data dalam konteks sosio politik Papua yang unik. Diskusi analitis menyoroti interkoneksi antar-tantangan tersebut yang membentuk siklus hambatan sistemik. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan SDI di wilayah dengan karakteristik khusus seperti Papua memerlukan pendekatan adaptive digital governance yang kontekstual, menekankan pembangunan kapasitas endogen, pendampingan teknis yang intensif, dan kepemimpinan transformasional yang mampu membangun koalisi antar-pemangku kepentingan. Rekomendasi kebijakan yaitu perlunya desain kebijakan yang lebih diferensiatif, peta jalan implementasi yang realistis, serta model pendanaan dan insentif yang berkelanjutan.