Perlindungan Hukum Atas Jatuh dan Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Kepada Negara Akibat Pengalihan Hak Milik Secara Tidak Langsung Kepada Warga Negara Asing - Irijanto, Irijanto; Mashuri, Muhammad; Ismail, Yudhia (Universitas Merdeka Pasuruan, 2025)
Tanah yang berada di wilayah Negara Indonesia adalah salah satu sumber daya alam yang utama. UUPA menjunjung tinggi prinsip kebangsaan. Ini menyiratkan bahwa satu-satunya orang yang memiliki hubungan lengkap dengan wilayah Indonesia adalah warganya. Masuk akal bahwa hanya WNI yang akan diberikan hak kepemilikan terhadap hak milik atas tanah karena konsep kewarganegaraan UUPA khususnya berkaitan dengan kepemilikan tanah. Hanya WNI yang memiliki hubungan penuh dengan tanah, air, dan ruang, sesuai dengan konsep kewarganegaraan UUPA. Pasal 26 Ayat (2) UUPA memiliki substansi agar penguasaan atas tanah di wilayah NKRI tidak jatuh ke tangan orang asing. WNA yang menginginkan untuk mempunyai tanah (hak milik) di Indonesia yang mana hal tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi Indonesia akan berdampak dan mempunyai akibat hukum tersendiri, misalnya perjanjian nominee (pengalihan hak milik tidak langsung) saat bertransaksi jual beli tanah di Indonesia. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang nantinya dapat berakibat pada hak milik atas tanah tersebut jatuh pada negara.