Relevansi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Upaya Optimalisasi Sistem Ketatanegaraan Era Presiden Prabowo - Dadan Ramdani (LOCUS MEDIA PUBLISHING, 2025)
Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu keniscayaan. Hal ini didasari karena kehidupan ketatanegaraan Indonesia senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis sehingga hal ini menuntut Undang-Undang Dasar untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan secara konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode perubahan terhadap UUD 1945 dilaksanakan melalui metode formal maupun informal. Kedua metode tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk menegakan supremasi konstitusi Indonesia serta untuk menjamin hak-hak konstitusinal seluruh warga negara Indonesia. Dalam pertimbangan moral/etis bahwa tidak ada relevansi antara amandemen kelima UUD 1945 pada saat pemerintahan Presiden Prabowo terhadap proses optimalisasi sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini didasari karena belum terdapat suatu keadaan yang mendesak untuk dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 dan justru akan berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Amendments to the UUD 1945 are inevitable. This is because Indonesia's constitutional life is constantly changing and dynamic, requiring the Constitution to adapt to current circumstances. This type of research falls into the category of normative legal research with a conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach) and analyzed descriptively qualitatively. The method of amendment to the UUD 1945 was implemented through formal and informal methods. Both methods complement each other to uphold the supremacy of the Indonesian constitution and to guarantee the constitutional rights of all Indonesian citizens. In moral/ethical considerations, there is no relevance between the fifth amendment to the UUD 1945 during President Prabowo's administration and the process of optimizing the Indonesian state system. This is based on the fact that there is no urgent situation to amend the UUD 1945 and it will actually affect the stability of the government.