Penanganan Konflik Agraria Berbasis Agile Governance: Studi pada Sengketa Lahan Publik dan Swasta di Kecamatan Siak - Nisa, Ninda Nurhidayatun; Rafi, M. (Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu, 2025)
Pemerintah merupakan kunci dalam penyelesaian konflik agraria dengan memastikan proses yang responsif, adaptif dan kolaboratif sesuai pendekatan agile governance. Pendekatan ini memungkinkan penanganan secara fleksibel berdasarkan dinamika di lapangan, membuka ruang partisipasi bagi seluruh stakeholders, serta mempercepat pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan konflik agraria berbasis agile governance pada sengketa lahan publik dan swasta di Kecamatan Siak, sehingga dapat menjadi opsi bagi pemerintah lokal untuk menyelesaikan benturan yang terjadi di tengah masyarakat secara berkala. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif yang bersumber dari dokumen data kepustakaan. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berdasarkan artikel jurnal, buku, media online dan website pemerintahan yang terkait dengan fenomena konflik sengketa lahan antara publik dan swasta di Kecamatan Siak. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan content analysis pada dokumen dan sumber bacaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan agile governance yang meliputi good enough governance, human focused serta systematic and adaptive apporoach berperan sebagai landasan esensial bagi pemerintah lokal dalam menyelesaikan konflik agraria khususnya sengketa lahan, dimana pemerintah dapat merespons dinamika konflik secara lebih cepat dan fleksibel, tetapi juga memastikan bahwa proses penyelesaian tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dan keseimbangan antar pihak yang terlibat. Substansi penelitian ini memberikan kontribusi berupa rekomendasi untuk terus melakukan penguatan kapasitas pemerintah dalam merespons konflik secara cepat dan adaptif sehingga upaya penyelesaian dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kepentingan seluruh pihak.