Status Tanah dan Ganti Kerugian Masyarakat Lokal di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN): Tinjauan Hukum Agraria dan HAM: Land Status and Compensation for Local Communities in the Nusantara Capital Region (IKN): A Review of Agrarian Law and Human Rights - Muhammad Riva Shalahudin Akbar; Aulia Syafitri; Angel Sarah Puspa Kairupan; Agung Iriantoro (Universitas Muhammadiyah Palu, 2026)
Pembangunan ibu kota baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN), telah menimbulkan tantangan hukum yang signifikan terkait hak atas tanah masyarakat lokal dan kecukupan kompensasi dalam proses pengadaan tanah. Studi ini mengkaji status hukum tanah yang dikuasai masyarakat dalam kerangka agraria Indonesia, mengevaluasi mekanisme kompensasi yang diterapkan dalam pengadaan tanah IKN, dan menilai kesesuaiannya dengan standar hak asasi manusia, khususnya hak-hak masyarakat adat dan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC). Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa sistem penguasaan tanah nonformal masih belum memadai, yang menyebabkan ketimpangan struktural dan potensi pelanggaran hak