Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Yang Demokratis - Sudiami Sudiami; Faharudin Faharudin; Saddam Husein (CV. Era Digital Nusantara, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang kedudukan DPRD Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini menurut prinsip demokrasi dan untuk menemukan kedudukan DPRD yang dapat menjadi suatu law reform bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang menggabungkan kajian hukum normatif (analisis peraturan perundang-undangan dan teori) dengan kajian empiris (penelitian lapangan mengenai implementasi hukum di masyarakat), sering disebut sebagai applied law research atau penelitian terapan, untuk melihat kesesuaian antara hukum di atas kertas dengan realitas di lapangan (law in action). Tujuannya adalah memahami bagaimana hukum positif diterapkan dalam kasus nyata dan apakah penerapannya sudah efektif atau belum, dengan mengumpulkan data sekunder dan primer. Pendekatan dalam penelitian hukum yuridis normatif menjadi lima pendekatan, yaitu: Pendekatan perundang-Undangan dan Pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah: Kedudukan DPRD dalam sistem peraturan perundang-undangan sejak awal mula undang-undang pemerintahan daerah hingga undang-undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalami perubahan, berkaitan dengan kedudukan DPRD yang dinyatakan berada dibawah kepala daerah atau kepala daerah memiliki posisi yang superior, hingga DPRD diposisikan sebagai mitra kerja yang sejajar dengan kepala daerah. Revisi pasal tentang kedudukan DPRD perlu dilakukan agar mempertegas kembali posisi kemitraan kerja yang sesungguhnya antara DPRD Dan kepala daerah. Bukan saling membawahi antar keduanya. Sehingga produk hukum yang dihasilkan berupa peraturan perundang-undangan adalah produk hukum melalui kebijakan politik yang jelas.