Balanced Scorecard Sebagai Model Terintegrasi Yang Diterapkan Pada Sektor Publik Di Indonesia Studi Kasus: Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI - Dharmayuni, Lita; Khairuddin, Benny (Universitas Pamulang, 2021)
Istilah 'pemerintah' tidak merujuk pada satu organisasi, pemerintah di tingkat mana pun biasanya merupakan kumpulan organisasi yang kompleks, memiliki hubungan yang kompleks dengan organisasi lain di dalam negara dan dengan pihak luar. Untuk dapat menjalankan fungsinya pemerintah harus memiliki tata kelola yang baik. Penerapan NPM dapat mendorong perbaikan pengelolaan sektor publik. Reformasi NPM sedang terjadi di semua negara-negara terlepas dari berbagai tahap perkembangan ekonomi dan politik mereka. Implementasi NPM di organisasi sektor publik pada dasarnya adalah untuk memperkenalkan konsep kinerja. Salah satu wujud implementasi pengukuran kinerja yang tercermin dalam penerapan NPM adalah aplikasi Balance Scorecard (BSC) di sektor publik. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengajukan perbaikan dan mengevaluasi model pengukuran kinerja menggunakan Balanced Scorecard (BSC) dengan menggunakan Four Process Managing Strategy yang dikemukakan oleh Kaplan & Norton (1996) yang diterapkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.