Status Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah untuk Pencegahan Sengketa Tanah di Indonesia - Binar Tresna Drajat (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, 2026)
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Kelurahan/Desa, dan Kantor Agraria merupakan beberapa organisasi yang terlibat dalam pendaftaran tanah; masing-masing memiliki peran yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Referensi, doktrin, dan dokumen-dokumen terkait digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis sering digunakan dalam pengetahuan hukum. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa status hukum PPAT merupakan hasil dari perkembangan konsep nasional, khususnya kesejahteraan bangsa, di mana peran pemerintah adalah untuk secara aktif mendukung perkembangan masyarakat dan ekonominya guna mencapai kesejahteraan. Sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan nasional, PPAT harus terus melakukan upaya aktif untuk mendukung pencapaian tujuan nasional utama, yaitu kesejahteraan dalam arti luas. Sebagai ukuran efektivitas PPAT dalam mengurangi sengketa tanah, produk harus berkualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan higienis. Untuk itu, beberapa hal perlu dilakukan, antara lain: meningkatkan tanggung jawab yang diemban oleh PPAT dan kantor pertanian; mengingatkan PPAT dan organisasi pendaftaran tanah mengenai peraturan perundang-undangan agar memastikan kepatuhan terhadap hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPAT harus mematuhi prinsip-prinsip tata kelola; PPAT harus selalu berada di luar kendali pemerintah agar dapat berfungsi secara profesional, menunjukkan bahwa produk tersebut berada di awal proses pendaftaran tanah. Saat ini, pemerintah telah menerapkan sistem kesadaran publik yang positif dalam pendaftaran tanah.