KONVERSI ASPIRASI MELALUI KEGIATAN RESES DPRD: TANTANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG DAN KABUPATEN BANDUNG - Algi Widifillah (ANDREW Law Center, 2025)
Kegiatan reses DPRD secara normatif dirancang sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat untuk mendukung fungsi legislasi. Namun dalam praktiknya, konversi aspirasi hasil reses menjadi produk legislasi daerah masih rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, serta (2) faktor-faktor yang menghambat konversi aspirasi menjadi peraturan daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD, pejabat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan aparatur sekretariat DPRD, serta observasi dan dokumentasi laporan reses. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan model Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat pasif dan terbatas pada kelompok tertentu, sementara konversi aspirasi terhambat oleh lemahnya mekanisme tindak lanjut, minimnya integrasi hasil reses ke dalam Program Legislasi Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta keterbatasan kapasitas aparatur DPRD. Temuan ini mengindikasikan bahwa reses belum berfungsi optimal sebagai instrumen demokrasi representatif yang responsif dan inklusif. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan sistem tindak lanjut aspirasi, transparansi pengolahan data melalui platform publik, serta pemberdayaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi berbasis kebijakan