PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PIDANA YANG MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL - Zega, Marolop Sakti Iman (Smart Education, 2025)
Abstract:Legal provisionsagainstthedistributionofpornographiccontent in Indonesia alreadyhave a fairlystrongandcomprehensive legal basis. AlthoughtheCriminal Code does not specificallyregulatepornography, articlesrelatedtomoralitycanbeused, and are strengthenedbytheexistenceofthe ITE Law andthePornography Law as specialregulations. The Pornography Law acts as lexspecialis, providingclearer legal certainty, whilethe ITE Law takesactionagainstdistribution via electronic media. In practice, as seen in DecisionNumber 111/Pid.sus/2020/PN.TRK, thejudgeconsidersthe legal aspects (basedonevidenceand legal provisions) and non-legal aspects (thedefendant'sattitudeandregret). HarmonizationbetweentheCriminal Code, the ITE Law, andthePornography Law isveryimportanttocreateefficientand non-overlappinglawenforcement. In addition, strongsynergybetweenlawenforcementagenciessuch as thepolice, prosecutors, andcourtsneedstobeimproved, sothattheapplicationofthelawisconsistentandfair. Law enforcementmustalsoprioritizetheaspectofbenefitthrougheducationandprevention, not justpunishment. Equallyimportant, attentiontovictims in pornographycasesmustbeincreased, consideringthatthepsychologicalandsocialimpactstheyexperience are oftenoverlooked. Therefore, a comprehensive, fair, andadaptive legal approachwillcreatebetterprotectionforthecommunityandincreasepublictrust in thejusticesystem. Keyword:Law Enforcement, Spreading Pornographic Content, Social Media Abstrak: Ketentuan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dan komprehensif. Meskipun KUHP belum mengatur secara khusus mengenai pornografi, pasal-pasal terkait kesusilaan dapat digunakan, dan diperkuat dengan keberadaan UU ITE dan UU Pornografi sebagai regulasi khusus. UU Pornografi berperan sebagai lexspecialis, memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, sementara UU ITE menindak penyebaran melalui media elektronik. Dalam praktiknya, seperti terlihat pada Putusan Nomor 111/Pid.sus/2020/PN.TRK, hakim mempertimbangkan aspek yuridis (berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum) dan non yuridis (sikap dan penyesalan terdakwa).Harmonisasi antara KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum yang efisien dan tidak tumpang tindih. Selain itu, sinergi yang kuat antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu ditingkatkan, agar penerapan hukum berjalan konsisten dan adil. Penegakan hukum juga harus mengedepankan aspek kemanfaatan melalui edukasi dan pencegahan, bukan semata-mata hukuman. Tak kalah penting, perhatian terhadap korban dalam kasus pornografi harus ditingkatkan, mengingat dampak psikologis dan sosial yang mereka alami sering kali diabaikan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang menyeluruh, adil, dan adaptif akan menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kata kunci: Penegakan Hukum, Menyebarluaskan Konten Pornografi, Media Sosial