Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Kurang Mampu Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan - Harahap, Muhammad Aidul Sahrozi; Suhendra, Dedy (UM.Tapanuli Selatan, 2026)
Memperoleh bantuan hukum adalah hak setiap warga negara. Hal itu tentu berarti tidak ada perbedaan antara warga negara yang mampu dan yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapat bantuan hukum. Saat seorang warga negara dengan kondisi ekonomi yang berkecukupan terjerat suatu persoalan hukum, maka ia akan menunjuk seorang advokat atau lebih untuk membela kepentingannya dihadapan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian-pencarian. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan pemberian bantuan bagi tahanan kurang mampu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan diawali dengan proses penyuluhan hukum ketika para tahanan baru menjalani program di masa pengenalan lingkungan. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan hukum seperti banyak dari tahanan yang tidak ingin menggunakan jasa bantuan hukum dikarenakan rasa kurang percaya mereka terhap program bantuan hukum dan menganggap bahwa hukum itu milik kalangan kalangan elit di mana mereka berpendapat jika mereka melakukan banding atau pembelaan mengakibatkan bertambahnya vonis yang akan mereka dapatkan.