PENGARUH FUNGSI KOORDINASI PENGAWASAN MELALUI TELAAH SEJAWAT INTERNAL TERHADAP KUALITAS HASIL PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA CIREBON - Achmanudin, Maman; guntoro; rohadin (Universitas Riau, 2024)
Telaah sejawat internal merupakan instrumen penting dalam koordinasi pengawasan yang berperan dalam peningkatan kualitas hasil pengawasan pada instansi pemerintah daerah. Selain berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu dokumen pengawasan, telaah sejawat juga menjadi sarana pembinaan auditor dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan kesesuaian proses pengawasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar audit intern pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh telaah sejawat internal sebagai bagian dari fungsi koordinasi pengawasan terhadap kualitas hasil pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Cirebon. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian meliputi seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kota Cirebon yang terlibat dalam kegiatan pengawasan, dengan teknik pengambilan sampel sensus. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, regresi linier sederhana, dan uji signifikansi. Variabel telaah sejawat internal diukur melalui indikator kompetensi auditor, mekanisme telaah dokumen, koordinasi antarunit pengawasan, dan efektivitas komunikasi audit. Sementara itu, kualitas hasil pengawasan diukur melalui akurasi temuan, kepatuhan terhadap ketentuan audit, ketepatan rekomendasi, dan efektivitas tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telaah sejawat internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pengawasan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pelaksanaan telaah sejawat internal mampu memperkuat profesionalisme auditor, meningkatkan kualitas rekomendasi pengawasan, serta mendorong akuntabilitas pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, telaah sejawat internal perlu dioptimalkan sebagai bagian integral dari sistem pengawasan intern pemerintah daerah.