ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT - Aliuddin, Nur; Kamarullah, Kamarullah; Nafsiatun, Nafsiatun (Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura, 2025)
Abstract Government procurement of goods and services is a crucial activity in realizing development. This research focuses on the implementation of the Domestic Product Use policy in government procurement of goods and services and the obstacles encountered, particularly in procurement conducted by the West Kalimantan Provincial Government. This research utilizes empirical or sociological legal research. The approach employed in this study is a socio-legal study. The results found that the implementation of the Domestic Product Use policy in the procurement of goods and services by the West Kalimantan Provincial Government remains ineffective due to a lack of understanding among procurement officials regarding the regulations and calculation of the Domestic Component Level. Potential legal risks resulting from the policy implementation include violations of the principles of fair competition, potential lawsuits from suppliers, and problems in the audit process and accountability of state finances. Keywords: Domestic Product; Policy; Procurement of goods and services Abstrak Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Penelitian ini berfokus pada implementasi dari kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah serta hambatan-hambatan yang dihadapi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum empiris atau sosiologis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi sosio-legal. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih belum efektif karena masih kurangnya pemahaman pejabat pengadaan barang/jasa akan aturan dan penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Potensi resiko hukum akibat implementasi kebijakan antara lain: pelanggaran asas persaingan sehat, potensi gugatan dari penyedia barang dan jasa, hingga permasalahan dalam proses audit dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kata Kunci: Kebijakan; Pengadaan barang dan jasa; Produk Dalam Negeri