Memperkuat Regulasi Pertahanan dan Keamanan Negara Berdasarkan Azas Uti Posidetis Juris (Studi Kasus: Papua dan Timor-Timur) - Almuchalif Suryo; Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra (Green Publisher, 2025)
Artikel ini membahas prinsip hukum internasional Uti Possidetis Juris dan penerapannya sebagai doktrin dalam menganalisis territorial integrity dan border determination Papua dan Timor-Timur dengan memahami sejarah decolonization papua dari Hindia Belanda dan Timor-Timur dari Portugal. Dalam artikel ini, pendekatan hukum internasional digunakan untuk memahami pentingnya mencapai stabilitas wilayah dan menjaga relasi hubungan dengan negara lain, khususnya bagaimana dalam perspektif pertahanan dan keamanan negara, bahwa Papua secara sah menjadi bagian dari Indonesia melalui Act of Free Choice (Penentuan Pendapat Rakyat/Pepera) 1969 yang disahkan dengan resolusi PBB 2504 tahun 1969 dan Timor Timur yang sah berpisah dengan Indonesia dalam referendum (jejak pendapat 1999). Artikel ini akan menganalisa aspek-aspek yang membedakan penerapan azas uti possidetis juris dalam isu referendum Papua dan Timor-Timur; status Papua dan Timor-Timur dalam perspektif Hukum Internasional; dan dampak status tersebut dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan negara.