HEGEMONI HUKUM ISLAM DALAM LEGISLASI KUHP: ANALISIS GRAMSCIAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 - Rizky Al Ikhsan; Saiful Amin; Khairul Fahmi (KIPS Institute Bukittinggi, 2025)
Hukum merupakan produk dari dinamika sosial, politik, dan ideologis yang tidak pernah netral. Dalam konteks Indonesia, pembentukan KUHP berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tidak hanya menjadi simbol kedaulatan hukum nasional, tetapi juga medan kontestasi ideologi. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran hukum Islam dalam formulasi KUHP melalui perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci, serta menganalisis bagaimana proses legislasi mencerminkan dominasi nilai dan konsensus ideologis kelompok tertentu. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, studi ini menelaah pasal-pasal kontroversial yang memuat norma moral keagamaan, seperti larangan perzinaan, kohabitasi, dan pembatasan aborsi, sebagai ekspresi hegemonik dari nilai-nilai dominan. Temuan menunjukkan bahwa hukum Islam tidak sekadar hadir sebagai sumber etika publik, melainkan juga sebagai alat hegemonik yang dilembagakan melalui mekanisme legislasi formal. Proses ini berlangsung melalui artikulasi wacana, legalisasi nilai, serta kooptasi institusional oleh elite politik dan keagamaan. Dalam kerangka Gramsci, KUHP menjadi instrumen pedagogis negara untuk membentuk kesadaran sosial yang mengafirmasi nilai mayoritas, namun mengabaikan keberagaman. Oleh karena itu, pendekatan kritis terhadap legislasi diperlukan untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif, bukan dominasi ideologis.