IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/PRT/M/2015 DI KECAMATAN KINTAMANI - Ni Luh Putu Suastini (STISIP Margarana, 2025)
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan social kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima manfaat bantuan stimulant unuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau kelompok yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungannya. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Tujuan bantuan stimulant perumahan swadaya adalah untuk memperdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39/PRT/TM/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perumahan Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Kintamani dan Kabupaten Bangli pada umumnya. Sehingga kedepannya tujuan akhir yaitu peningkatan kesejahteraan daripada masyarakat penerima BSPS. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi BSPS secara bertahap menurunkan jumlah rumah tidak layak huni yang ada di kecamatan Kintamani Proses Implementasi tidak dirumuskan secara sksplisit namun prosesnya dapat dilihat dalam pelaksanaan dari tahun ketahun. Adapun proses implementasi BSPS di Kecamatan Kintamani adalah sebagai berikut : Pertama proses usulan BSPS oleh Bupati yang dilampiri dengan proposal BSPS dengan telah melampirkan calon penerima dengan BNBA (By Name Adreas), Tahap kedua, Penetapan Penerima, Sosialisasi, Pembenukan KPB serta Penunjukan Toko Penyedia Bahan Bangunan, Tahap Ketiga Pendistribusian Bahan Bangunan, Pentransperan Dana, Pembangunan dan Pelaporan 30% dan 100% kegaiatan BSPS