TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA ATAS KEHAMILAN YANG TIDAK DIHARAPKAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN HAK HIDUP JANIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG TELAH DIUBAH KEDUA KALINYA DAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN - Shafiya, Nadhira; Komalawati, Veronica; Kilkoda, Agus (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)
Abstract: Since the enactment of the Child Protection Law, the Indonesian government expects that every parent is responsible for preventing underage marriages. In fact, underage marriages can be carried out because there is an opportunity, namely by granting dispensation. Many minors who experience unintended pregnancies, so that parents consider to carry out underage marriages. This has caused a lot of imbalances that should have been prohibited but who filed for dispensation because the child was already pregnant. This study uses a juridical-normative method with research specifications using descriptive analysis. Data collection techniques were carried out by means of library research to obtain secondary data and interviews to complete data that were not obtained from primary and secondary data, then the data obtained were analyzed using qualitative juridical methods. Results Based on the research, it is described about the legal protection of the right to life of the fetus not only because of a legal marriage. The fetus is one of the early stages of human life before it is born and becomes the subject of law. So that the fulfillment of the right to life of the fetus must still be protected even though it is an unwanted marriage due to sexual violence. Key Words : Child marriage, Unwanted Pregnancy, Protection of Children’s Rights Abstrak: Sejak diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Anak pemerintah Indonesia mengharapkan bahwa setiap orang tua bertanggung jawab terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur. Pada kenyataannya dilangsungkannya perkawinan di bawah umur dapat dilakukan karena terdapat suatu peluang yaitu dengan pengabulan dispensasi. Masih banyak anak yang mengalami kehamilan tidak diharapkan, sehingga timbul pertimbangan orang tua untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Hal ini yang menimbulkan ketidakseimbangan karena seharusnya hal tersebut dilarang tapi banyak orang tua yang mengajukan dispensasi karena alasan anaknya sudah hamil.Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan wawancara untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari data primer dan sekunder, selanjutnya data yang diperoleh dianilisis dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap hak hidup janin tidak hanya karena perkawinan yang sah. Janin merupakan salah satu tahap awal kehidupan manusia sebelum ia lahir dan menjadi subjek hukum. Sehingga pemenuhan terhadap hak hidup janin tetap harus dilindungi walaupun merupakan kehamilan yang tidak diharapkan akibat kekerasan seksual. Kata Kunci : Perkawinan Anak, Kehamilan Tidak Dikehendaki, Perlindungan Hak Anak