Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa dan Aset Desa: Studi Kualitatif di Desa Sukamaju, Kabupaten Musi Banyuasin - Lili Kurnia; Komaruddin Komaruddin; Siti Anisyah (Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Penelitian ini mengkaji tata kelola pemerintahan Desa Sukamaju, Kecamatan Plakat Tinggi,Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengelolaan aset desa dan dana desa, sekaligus menelusuri faktorfaktor yang mendorong maupun menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara,observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan informan yang mencakup kepala desa, perangkatdesa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat Desa Sukamaju. Analisis dilakukandengan berpedoman pada kerangka Good Governance UNDP (1997) yang menekankan prinsippartisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitasefisiensi, dan akuntabilitas sebagai indikator penilaian tata kelola. Pengolahan data mengikuti modelanalisis interaktif Miles dan Huberman (1994) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, sertapenarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset dan dana desadi Desa Sukamaju pada aspek administrasi umumnya sudah mengacu pada ketentuan yang berlaku,namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai hambatan. Hambatan yang menonjol antaralain transparansi yang belum berjalan optimal, partisipasi masyarakat yang masih terbatas, kapasitasaparatur desa yang belum memadai, serta fungsi pengawasan BPD yang belum maksimal. Di sisi lain,terdapat faktor pendukung berupa regulasi yang jelas, dukungan dari pemerintah daerah, sertakomitmen pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan. Penelitian ini menyimpulkanbahwa upaya memperkuat transparansi, memperluas partisipasi masyarakat, dan meningkatkankapasitas aparatur desa merupakan strategi penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan desayang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.