Political Determinants of Bureaucratic Reform Performance in the Ministry of Defence: Human Resource Competence, Governance, and Contextual Reform Design - Harefa, Faonaso; Abdul Aziz, Yaya Mulyana; Fauzi, Teddy Hikmat (Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2026)
Latar Belakang: Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun demikian, capaian Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)di Kementerian pertahanan saat ini (2025) belum mencapai 100 persen. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan capaian Indek reformasi Birokarasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pertahanan RI. Metode: Penelittian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data menggunakan SEM PLS.4. Hasil: Hasil penelitian menujukkan bahwa Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kompotensi personel TNI berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap reformasi Birokrasi di Kementerian Pertahanan (T-statistics = 5886.822; P-values = 0.000; dan F2 0,054). Grand Design reformasi Birokrasi berbasis kontektual berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap capaian reformasi Birokrasi di Kementerian Pertahanan yang optimal (T-statistics = 3.367; P-values = 0.001, dan F2 = 0,010). Reformasi Birokrasi Nasional tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Grand Desain Reformasi Birokrasi berbasis kontektual di kementerian pertahanan karena sifatnya sebagai variabel mediasi (T-statistics = 0.488; P-values = 0.626; dan F2= 99.027,865). Kesimpulan: Pencapaian Reformasi Birokrasi, (SPBE), dan (SAKIP) di Kemhan sangat dipengaruhi oleh kompetensi Sumber daya Manusia. Grand Design Reformasi Birokrasi berbasis kontekstual perlu disusun secara khusus di Kemhan, karena karakteristik pelayanannya tidak berhubungan langsung dengan publik, namun melalui terciptanya pertahanan dan keamanan negara. Peningkatan kinerja reformasi harus diarahkan pada penguatan kapasitas SDM dan penyesuaian standar reformasi birokrasi yang tetap berpedoman pada kebijakan reformasi birokrasi nasional.