Aspek Hukum Pemblokiran Rekening Pasif/Rekening Dormant Berdasarkan Asas Kerahasiaan (Confidential Principle) Dalam Lembaga Perbankan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - Rahmadani Putri Erdiyanti Manurung; Zulfi Diane Zaini (CV. Rayyan Dwi Bharata, 2026)
Rekening dormant mengacu pada rekening perbankan yang menunjukkan ketidakaktifan atau kurangnya aktivitas transaksional selama durasi tertentu, seperti yang digambarkan oleh kebijakan individu lembaga keuangan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa sementara akun tetap didokumentasikan dalam sistem perbankan, akun tersebut dianggap tidak dapat digunakan untuk transaksi sampai saat akun mengalami pengaktifan kembali. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup fondasi yuridis normatif dan empiris. Alasan yang mendasari kebijakan yang diterapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membatasi akses ke rekening nasabah yang menyimpan deposito di lembaga perbankan didasarkan pada tiga faktor utama: Pertama, mitigasi fenomena yang terkait dengan perdagangan akun; pengenaan pembatasan akun berfungsi untuk memutuskan sirkulasi ilegal dana dalam rekening yang tidak aktif, yang sering menjadi sasaran pembelian dan penjualan yang tidak sah di pasar gelap. Kedua, keharusan tindakan pencegahan terhadap kegiatan kriminal tertentu; ini termasuk tindakan pencegahan terhadap perjudian online dan perdagangan narkoba, di mana akun nominee sering digunakan untuk mengaburkan identitas pemilik manfaat utama. Ketiga, menjaga kepentingan publik, di samping konsekuensi hukum yang berasal dari penerapan kebijakan untuk memblokir akun yang tidak aktif, yang bersinggungan dengan prinsip kerahasiaan perbankan, yang mengakibatkan pembatasan hak-hak sipil nasabah dalam mengelola aset pribadi mereka (beschikkingsbevoegdheid). Implikasi hukum dari situasi ini memerlukan pergeseran beban pembuktian, mewajibkan pelanggan untuk membuktikan legitimasi sumber dana mereka untuk memulihkan akses ke akun mereka.