IMPLEMENTASI FORCE MAJEURE SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF MAQASID AL SYARIAH - Abdu Alfarizi; Cahaya Permata (ASIAN PUBLISHER, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Force Majeure sebagai dasar penyelesaian pembiayaan perbankan syariah dalam perspektif Maqasid Al-Syariah dengan penekanan pada perlindungan nasabah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya memposisikan Force Majeure sebatas sebagai dasar teknis restrukturisasi pembiayaan, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian dengan mengonstruksikan Force Majeure sebagai dasar normatif penyelesaian pembiayaan yang berlandaskan tujuan-tujuan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual melalui metode studi kepustakaan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa KUHP Perdata, peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan bahan hukum sekunder berupa literatur fikih muamalah serta kajian Maqasid Al-Syariah. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Force Majeure dapat dijadikan dasar penyelesaian pembiayaan perbankan syariah perspektif Maqasid Al-Syariah melalui mekanisme restrukturisasi seperti penjadwalan ulang, penyesuaian kewajiban, dan perpanjangan jangka waktu. Dalam perspektif Maqasid Al-Syariah, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan agama (hifz al-din) dan pencegahan kemudaratan. Penelitian ini juga menemukan bahwa Force Majeure tidak semata-mata dipahami sebagai klausul kontraktual, melainkan sebagai instrumen moral dan normatif untuk menjaga keseimbangan relasi antara bank dan nasabah. Temuan ini menegaskan kontribusi konseptual penelitian dalam memperluas pemahaman Force Majeure dari pendekatan prosedural menuju pendekatan maqasid-oriented yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif. Dengan demikian, Force Majeure dapat dikonstruksikan sebagai dasar penyelesaian pembiayaan yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan terhadap nasabah terdampak.