ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 239/KMA/SK/VIII/2022 - Diyah Kumala Putri; Maimun Maimun; Iip Nurul Topani (ASIAN PUBLISHER, 2026)
Penelitian ini mengkaji penerbitan surat izin besuk tahanan dalam implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pelaksanaan kebijakan administrasi peradilan berbasis elektronik tersebut diterapkan di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB Kabupaten Lampung Selatan serta sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah, yaitu kewenangan penguasa dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan publik demi terwujudnya kemaslahatan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya Putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara kepada aparatur pengadilan serta pihak-pihak terkait, disertai dengan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan surat izin besuk tahanan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kalianda pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan nilai-nilai siyasah tanfidziyyah, seperti prinsip kemaslahatan (maslahah), keadilan, kepastian hukum, serta efisiensi dalam pelayanan publik. Sistem administrasi perkara pidana secara elektronik dinilai mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir praktik administratif yang berbelit. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dalam pengoperasian sistem elektronik, belum meratanya pemahaman masyarakat dan pihak pencari keadilan terhadap prosedur pelayanan berbasis elektronik, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta sosialisasi yang berkelanjutan agar implementasi administrasi perkara pidana secara elektronik dapat berjalan efektif dan selaras dengan tujuan siyasah tanfidziyyah.