DINAMIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM DI INDONESIA DAN MALAYSIA - Hasanah, Uswatun; Syahnan, Mhd.; Rokan, Mustafa Kamal (Smart Education, 2026)
Abstract: This study aims to analyze the differences in concept and implementation of marital property division after divorce in mixed marriages in Indonesia and Malaysia and to examine its implications for the condition of former spouses in the context of cross-border and economic globalization. The research method used is empirical legal research with a socio-legal approach through in-depth interviews with divorced couples in mixed marriages, supported by analysis of legislation and court decisions in both countries. The results show a gap between legal norms and field practices in marital property division. In Indonesia, the application of formal and proportional division principles does not fully reflect real economic contributions and social vulnerability after divorce. In Malaysia, broader judicial discretion allows consideration of socio-economic conditions, but potentially creates legal uncertainty. These differences impact access to productive assets, post-divorce financial stability, and sustainability of cross-border economic relations. This study emphasizes the importance of a socio-legal approach in formulating marital property division policies responsive to social realities and economic globalization dynamics. Keyword: Mixed Marriage; Marital Property; Comparative Law; Economic Globalization; Cross-Border Asset Division. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan konsep dan implementasi pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perkawinan campuran di Indonesia dan Malaysia serta mengkaji implikasinya terhadap kondisi mantan pasangan dalam konteks lintas negara dan globalisasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal melalui wawancara mendalam terhadap pasangan suami-istri yang bercerai dalam perkawinan campuran, didukung analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan dalam pembagian harta bersama. Di Indonesia, penerapan prinsip pembagian formal dan proporsional belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi ekonomi riil dan kerentanan sosial pasca perceraian. Di Malaysia, diskresi hakim yang lebih luas memungkinkan pertimbangan kondisi sosial-ekonomi, namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbedaan tersebut berdampak pada akses terhadap aset produktif, stabilitas finansial pasca perceraian, dan keberlanjutan relasi ekonomi lintas negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan socio-legal dalam merumuskan kebijakan pembagian harta bersama yang responsif terhadap realitas sosial dan dinamika globalisasi ekonomi. Kata kunci: Perkawinan Campuran; Harta Bersama; Perbandingan Hukum; Globalisasi Ekonomi; Pembagian Aset Lintas Negara.