PERAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA SEBAGAI PREFERENSI PEMIDANAAN BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA - Melin Manik; Budi Sastra Panjaitan (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2026)
Penyalah Guna narkotika merupakan permasalahan multidimensi yang berdampak serius terhadap aspek sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Di Indonesia, tingginya angka Penyalah Guna narkotika mendorong perlunya pendekatan Preferensi di luar pemidanaan konvensional, khususnya melalui mekanisme rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Yayasan Keris Sakti sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika, serta mengkaji hambatan, dan solusi dalam penyelenggaraan program rehabilitasi sebagai Preferensi pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis kualitatif dengan memadukan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Keris Sakti menjalankan program rehabilitasi berbasis Therapeutic Community dan pembinaan keagamaan yang berorientasi pada pemulihan holistik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Namun, pelaksanaan program masih terkendala oleh minimnya dukungan dari berbagai pihak, seperti residen, keluarga, pemerintah serta terbatasnya sarana dan prasarana, kondisi ekonomi residen, rendahnya motivasi intrinsik, serta disharmoni keluarga. Upaya penanganan dilakukan melalui evaluasi berkala, konseling, seminar edukasi, dialog keluarga, dan studi banding. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Yayasan Keris Sakti penting dalam mendukung kebijakan rehabilitasi nasional, tetapi efektivitasnya memerlukan penguatan koordinasi antar-instansi, peningkatan fasilitas, serta dukungan sosial yang berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan model rehabilitasi yang lebih manusiawi, komprehensif, dan efektif di tingkat lokal maupun nasional. Drug abuse is a multidimensional problem that has serious impacts on social, economic, and national security aspects. In Indonesia, the high rate of drug abuse encourages the need for alternative approaches beyond conventional criminalization, particularly through rehabilitation mechanisms as regulated in Law Number 35 of 2009. This study aims to analyze the role of the Keris Sakti Foundation as an Institution Receiving Mandatory Reports (IPWL) in implementing the rehabilitation of drug users, as well as examine the obstacles and solutions in implementing rehabilitation programs as an alternative to criminalization. The research method used is qualitative juridical by combining primary data through observation and interviews, and secondary data through literature studies. The results of the study indicate that the Keris Sakti Foundation runs a Therapeutic Community-based rehabilitation program and religious guidance oriented towards holistic physical, mental, social, and spiritual recovery. However, the implementation of the program is still hampered by minimal support from various parties, such as residents, families, the government as well as limited facilities and infrastructure, residents' economic conditions, low intrinsic motivation, and family disharmony. Treatment efforts are carried out through regular evaluations, counseling, educational seminars, family dialogues, and comparative studies. This study concludes that the Keris Sakti Foundation plays a crucial role in supporting national rehabilitation policies, but its effectiveness requires strengthened inter-agency coordination, improved facilities, and sustained social support. These findings are expected to form the basis for developing a more humane, comprehensive, and effective rehabilitation model at the local and national levels.