Tinjauan Yuridis Pelanggaran HET Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Studi Kasus Putusan PN Tuban - Firdaus, Mufi Isnaini; Prabowo, Andrianto; Wahyono, Dodik (LOCUS MEDIA PUBLISHING, 2026)
Pupuk bersubsidi merupakan komoditas strategis yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran, khususnya penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh kios, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn di Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai distribusi pupuk bersubsidi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran HET. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pupuk bersubsidi dan HET telah diatur secara komprehensif dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2025, Permendag Nomor 04 Tahun 2023, dan Permentan Nomor 10 Tahun 2022, serta pelanggarannya dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi berdasarkan UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Putusan a quo menegaskan pemenuhan unsur Pasal 6 ayat (1) huruf b dan mencerminkan upaya perlindungan hak ekonomi petani serta stabilitas tata niaga barang dalam pengawasan.