Kebebasan dan Kemandiran yang Mutlak atau Relatif bagi Hakim dalam Judicial Activism - Faryandi, Afrian; Rahmayanti, Rahmayanti; Lubis, Citra Subhan (LOCUS MEDIA PUBLISHING, 2026)
Kebebasan dan kemandirian hakim merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Namun, dalam praktik peradilan modern, hakim kerap dihadapkan pada kondisi kekosongan hukum atau hukum yang tertinggal dari perkembangan nilai masyarakat, sehingga mendorong munculnya praktik judicial activism melalui penalaran hukum dan penemuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relativitas kebebasan dan kemandirian hakim dalam judicial activism serta batas-batas normatif penalaran hukum yang dapat dibenarkan dalam sistem negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan hakim dalam judicial activism tidak bersifat mutlak, melainkan relatif dan kontekstual, serta hanya dapat dibenarkan apabila penalaran hukum dilakukan secara rasional, argumentatif, dan berlandaskan asas hukum, nilai keadilan, serta kepastian hukum. Putusan hakim yang pada awalnya dipandang kontroversial dapat memiliki fungsi transformatif dan berkembang menjadi preseden seiring perubahan nilai sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kualitas penalaran hakim melalui peningkatan kompetensi multidisipliner dan budaya hukum yang menjunjung independensi serta akuntabilitas menjadi prasyarat legitimasi judicial activism dalam sistem peradilan modern.