Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar - riska Meisyi Putri; Muhammad Futaki Izhar; Dismawati Dismawati; Anggia Pratiwi; Sarinah Sarinah (Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, 2025)
Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menekankan fleksibilitas pembelajaran, diferensiasi, serta penguatan karakter dan kompetensi peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah negeri, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis dampaknya terhadap proses pembelajaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Sumber data meliputi kepala sekolah, guru, siswa, dan dokumen pembelajaran. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi pada Jumat, 21 November 2025, wawancara, serta analisis dokumen. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka telah mengubah orientasi pembelajaran dari teacher-centered menjadi student-centered. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa aktif bertanya, berdiskusi, mengerjakan proyek, dan mengekspresikan ide secara mandiri. Faktor pendukung implementasi meliputi kepemimpinan kepala sekolah, kesiapan guru, ketersediaan sumber belajar digital, kolaborasi antar guru, pelatihan berkelanjutan, dukungan orang tua dan masyarakat, serta fleksibilitas pengelolaan waktu. Adapun hambatan yang ditemui antara lain pemahaman guru yang belum merata, kolaborasi komunitas belajar yang belum optimal, keterbatasan kompetensi media digital, keterbatasan waktu membuat media, serta minimnya pelatihan teknologi. Dampak penerapan Kurikulum Merdeka terlihat pada meningkatnya keaktifan dan kemandirian siswa, serta pengalaman belajar yang lebih kontekstual, autentik, dan relevan dengan kehidupan nyata, sekaligus memperkuat karakter dan keterampilan abad ke-21 sesuai Profil Pelajar Pancasila.