Menimbang Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Kesusilaan: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025 - Dicky Agung Setiawan; Dwi Oktafia Ariyanti (Dinasti Review, 2026)
Permasalahan terkait kesusilaan menjadi permasalahan bersama karena berdampak negatif pada nilai norma kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi berpengaruh terhadap kemudahan akses dan penyebaran konten pornografi. Penegakan hukum tindak pidana kesusilaan sangat penting dilakukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana kesusilaan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025. Jenis penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dianalisis secara kualitatif. Hasilnya, pidana penjara 9 bulan dan pemecatan dari dinas militer telah sesuai secara yuridis. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada aspek yuridis melalui pemenuhan unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum dan alat bukti yang sah, serta aspek nonyuridis berupa keadaan yang meringankan dan memberatkan guna mewujudkan proporsionalitas dan tujuan hukum yang seimbang. Namun, pada pidana tersebut masih terdapat ketimpangan antara pidana pokok dengan pidana tambahan serta dampak yang timbul bagi Terdakwa. Putusan tersebut menunjukkan kompleksitas antara peradilan pidana umum dan peradilan pidana militer, sehingga perlu harmonisasi di antara keduanya agar putusan yang dibuat menjadi tepat.