PERSEPSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN - Dafrin Muksin; Amatus Haluk; Telly Nancy Silooy (LPPM UNAIM, 2025)
Kebijakan pemekaran DOB di tanah Papua sangat syarat dengan kepentingan politik baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat atas kebijakan tersebut. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana perspektif masyarakat adat terhadap pemekaran DOB di tanah Papua khususnya Provinsi Papua Pegunungan. Metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Setelah data dikumpulkan maka dilakukan triangulasi yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dengan adanya Pemekaran DOB Provinsi Papua Pegunungan ini akan membawa suatu perubahan yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Pemekaran Provinsi Papua Pegunungan berdampak baik, karena akan mempersempit pelayanan pemerintah serta akan mengurangi pengangguran. Wujud nyata dari dibentuknya Pemekaran wilayah adalah untuk memajukan ketertinggalan pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan infrastruktur saat ini suda baik dan perlu di tingkatkan. Masyarakat adat dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Pegunungan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yaitu perekonomian masyarakat lebih meningkat pendapatannya dan juga pemerintah harus memfasilitasi seluruh keluhan dari masyarakat. Pendapatan Ekonomi masyarakat masih lemah Masyarakat saat ini hanya berharap bantuan pemerintah.