Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Merespons Sengketa Maritim di Laut Natuna Utara dengan Tiongkok (2019–2020) - Veronika, Yosefina; Balawanga, Paulina Sriyati Magi; Subandi, Yeyen (Lumbung Pare Cendekia, 2026)
Penelitian ini menganalisis strategi diplomasi Pemerintah Indonesia dalam merespons sengketa maritim di Laut Natuna Utara dengan Tiongkok pada periode 2019–2020. Kawasan Natuna Utara memiliki signifikansi strategis yang tinggi karena posisinya sebagai jalur pelayaran internasional serta kekayaan sumber daya alam berupa hidrokarbon dan perikanan, sehingga menjadikannya wilayah vital bagi kedaulatan dan keamanan ekonomi nasional. Eskalasi ketegangan dipicu oleh klaim sepihak nine-dash line Tiongkok yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, yang dimanifestasikan melalui aktivitas illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing serta kehadiran China Coast Guard di perairan Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, melalui analisis dokumen kebijakan, nota diplomatik, pernyataan resmi pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi strategi diplomasi preventif yang dikombinasikan dengan diplomasi pertahanan dan diplomasi multilateral sebagai upaya menghindari eskalasi konflik bersenjata. Strategi tersebut diwujudkan melalui penegasan posisi hukum di forum internasional, pengiriman nota diplomatik ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, penguatan peran Bakamla dan TNI Angkatan Laut, serta optimalisasi peran ASEAN dalam mendorong penyusunan Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan. Meskipun konsistensi hukum Indonesia memperoleh legitimasi internasional, efektivitas kebijakan ini masih dihadapkan pada tantangan berupa ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok, ketimpangan kapabilitas militer, dan fragmentasi kepentingan di internal ASEAN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi preventif merupakan instrumen strategis yang efektif bagi Indonesia sebagai negara menengah dalam mengelola konflik asimetris, namun memerlukan penguatan melalui diversifikasi kemitraan strategis dan modernisasi kapasitas maritim guna menjaga integritas teritorial secara berkelanjutan.