Perbandingan Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi Berkewarganegaraan Asing di Indonesia dan Jepang - Juniantes Renato Apolsoy Sinaga; Fenny Wulandari; Taufik Kurrohman; Gabriela Esra Sinaga (CV. Green Publisher Indonesia, 2026)
Studi ini meneliti perbandingan kewenangan dan tanggung jawab direktur asing di Indonesia dan Jepang, serta tantangan yang dihadapi oleh investor asing. Di Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, sedangkan di Jepang, struktur hukum seperti Godo Kaisha (KPP) dan Kabushiki Kaisha berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan peraturan hukum mengenai kewenangan dan tanggung jawab direktur asing di kedua negara dan mengevaluasi implementasinya. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan legislatif dan komparatif, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Teori yang digunakan meliputi Teori Kepastian Hukum, Teori Ultra Vires, dan Teori Kewajiban Fidusia. Analisis menunjukkan bahwa di Indonesia, direktur asing menghadapi tantangan kepatuhan yang kompleks, sedangkan di Jepang, meskipun tidak ada pembatasan kewarganegaraan, mereka harus mematuhi standar tata kelola yang ketat. Indonesia mengandalkan mekanisme checks and balances, sementara Jepang menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih terstruktur.