Ketimpangan Sistem Pelayanan Kesehatan dan Dinamika Keluhan Penduduk: Bukti Spasial dari Provinsi Kepulauan di Indonesia - Lestari, Kadek Dwipa Citra (Penerbit Indocamp, 2025)
Keluhan kesehatan penduduk merupakan indikator morbiditas subjektif yang penting dalam menilai kinerja sistem pelayanan kesehatan dan ketimpangan kesehatan antarwilayah. Meskipun secara nasional terjadi penurunan keluhan kesehatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih mencatat tingkat keluhan tertinggi di Indonesia, disertai disparitas spasial yang signifikan antar kabupaten/kota. Sebagian besar kajian sebelumnya cenderung bersifat potret statis tahunan dan belum mampu menjelaskan kecepatan perbaikan atau degradasi kesehatan masyarakat sebagai hasil pembangunan sistem kesehatan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika tren keluhan kesehatan penduduk, mengidentifikasi disparitas laju perubahan antarwilayah, serta menjelaskan perbedaannya dalam kaitannya dengan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Provinsi NTB selama periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif komparatif berbasis data sekunder Badan Pusat Statistik (BPS), dengan teknik analisis tren dan perhitungan laju pertumbuhan rata-rata tahunan (Compound Annual Growth Rate/CAGR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara agregat Provinsi NTB mengalami penurunan keluhan kesehatan dengan CAGR –2,94%, namun terdapat dispersi antarwilayah yang sangat lebar, dari –13,16% hingga +4,66%. Wilayah kota menunjukkan laju perbaikan kesehatan yang jauh lebih cepat dibandingkan wilayah kabupaten, sementara beberapa kabupaten justru mengalami peningkatan keluhan kesehatan meskipun jumlah sarana pelayanan kesehatan relatif besar. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kuantitas sarana kesehatan tidak secara otomatis menurunkan keluhan kesehatan tanpa dukungan kualitas layanan dan efektivitas sistem rujukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika kesehatan masyarakat di NTB bersifat struktural dan sistemis. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan kualitas layanan, integrasi sistem rujukan, dan pemanfaatan indikator keluhan kesehatan sebagai instrumen evaluasi kebijakan kesehatan daerah secara berkelanjutan.