Perlindungan Hak Rehabilitasi bagi Pemakai, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba dari Jeratan Hukum Pidana - Azwar, Azwar (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Penegakan hukum terhadap Pemakai, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengadopsi dua sistem peradilan, yaitu peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana. Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sering kali sistem peradilan rehabilitasi diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Menelisik dari beberapa pasal dalam UU Narkoba, ada sinergitas untuk menciptakan sistem penanganan yang berbeda antara Penyalahguna, Korban dan Pecandu Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 103 lebih fokus pada rehabilitasi, sedangkan pada Pasal 127 memberikan pidana, tetapi juga membuka peluang rehabilitasi bagi korban. Menurut teori yuridis normatif, pecandu narkotika sebenarnya adalah korban yang menderita penyakit dan membutuhkan perawatan fisik dan psikologis, serta dukungan dari masyarakat, agar bisa hidup normal kembali. Penerapan hukuman penjara saja belum cukup sesuai dengan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan hak rehabilitasi bagi Pengguna, Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika, baik secra sukarela maupun melalui putusan hakim. Namun, penerapan hak rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Indonesia belum mencapai tingkat optimal karena terdapat beberapa kendala, baik dari segi internal maupun eksternal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku atau mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaku menerima perawatan, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik.