Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor Samsat Makassar II Sudiang) - Bulawan, Astrivo Timba; Yusti, Yusti; Sabandar, Sita Yubelina; Sau, Arnold (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya pada kendaraan roda dua, di Kantor Samsat Makassar II Sudiang. Keterlambatan pembayaran PKB masih menjadi permasalahan serius karena berdampak langsung pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menghambat efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 wajib pajak sepeda motor yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Variabel independen yang dianalisis meliputi tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan Samsat, sanksi pajak, serta aksesibilitas layanan pembayaran, sedangkan variabel dependen adalah keterlambatan pembayaran PKB. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Tingkat pendapatan yang rendah, kesadaran dan pengetahuan perpajakan yang kurang, persepsi sanksi pajak yang lemah, kualitas pelayanan yang belum optimal, serta keterbatasan aksesibilitas layanan pembayaran terbukti meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk menunda pembayaran PKB. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara peningkatan edukasi perpajakan, perbaikan kualitas pelayanan publik, optimalisasi layanan digital Samsat, serta penegakan sanksi pajak yang konsisten guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menekan tingkat keterlambatan pembayaran PKB di daerah perkotaan.