Penegakan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Aset Yang Berada Di Luar Rekening - Tajmila; Muhammad Ikbal; Dinda Syarifa Juni Rachmatika (Scholar Center, 2025)
Tindak pidana yang melibatkan uang, seperti pencucian uang, telah meningkat secara signifikan baik di sektor perbankan maupun di luar perbankan dalam beberapa tahun terakhir. Pencucian uang adalah proses mengubah uang hasil kejahatan menjadi aset yang tampak sah untuk menyembunyikan asal usulnya dan menghindari penegakan hukum. Pada tahun 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan lonjakan 43,78% dalam jumlah laporan transaksi mencurigakan, dengan total mencapai 130.427 laporan. Namun, jumlah putusan untuk kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dalam periode 2021-2023 hanya mencapai 258 kasus, menunjukkan ketidakcukupan respons terhadap meningkatnya kasus tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memfokuskan pada pendekatan