GENDER EQUALITY OF BALINESE WOMEN AS A MANIFESTATION OF EQUALITY CITIZENS - I Putu Windu Mertha Sujana; Camellia (Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education), 2023)
Penelitian ini mengkaji kedudukan wanita Bali dalam perkawinan Hindu di Bali ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 dan perwujudan kesetaraan bagi warga negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan Hindu di Bali. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat patriarki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara umum kaum feminis dan masyarakat menerima adanya perkawinan nyentana dalam masyarakat patriarki; (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 menjadi pedoman dalam mewujudkan kesetaraan gender antara kedudukan perempuan dan laki-laki, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan perkawinan nyentana dimana hampir tidak ada perbedaan pembagian tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam dikotomi publik. dan domestik; Penelitian ini diharapkan mampu menjadi kajian literatur dalam mewujudkan kesetaraan warga negara. This research examines the position of Balinese women in Hindu marriages in Bali in terms of the Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 1984 and the embodiment of equality for Indonesian citizens. The purpose of this research is to conduct a study on the protection of women's rights in Hindu marriages in Bali. The reason for conducting this research is because of gender inequality between men and women in a patriarchal society. This study uses a qualitative approach and descriptive method. Data collection is done by interview, observation, and documentation study. The results of the research show that: (1) In general, feminists and society accept the existence of nyentana marriages in a patriarchal society; (2) Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 1984 serves as a guideline in realizing gender equality between the positions of women and men, this is evidenced by the implementation of nyentana marriages where there is almost no difference in the division of tasks and roles between men and women in the public dichotomy. and domestic. This research is expected to be able to become a literature review in realizing citizen equality.