DAMPAK SOSIAL PERDA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN TERHADAP MASYARAKAT SUMATERA SELATAN - Alva Beriansyah; Erik Darmawan; Mariatul Qibtiyah (Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education), 2022)
Penelitian ini menganalisa dampak sosial peraturan daerah Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2016 mengenai pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan terhadap masyarakat Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan atau lahan yang sangat parah pada tahun 2015, yaitu seluas 736.587 Ha padahal hutan memiliki banyak manfaat untuk menjaga stabilitas iklim dunia. Kebakaran hutan dan atau lahan yang terus terjadi tiap tahunnya ini mendatangkan kerugian yang luar biasa sehingga pemerintah Sumatera Selatan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan guna meminimalisir bencana kebakaran hutan yang ada di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertipe komparatif. Teknik analisa datanya menggunakan Causal-Comparative Research (CCR) yang menyelidiki hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena. Hasil penelitian dalam laporan ini menunjukkan bahwa perda ini telah mengakibatkan perubahan sosial bagi masyarakat dalam segala aspek. Meskipun sosialisasi terhadap perda ini masih kurang menyeluruh dan tidak menyentuh kelompok masyarakat sebagai sasaran utamanya namun pemberlakuan perda ini telah mengakibatan perubahan yang sangat mendasar pada kelompok masyarakat pertani dan pekebun dalam hal teknik membuka lahan. Kehadiran perda yang melarang membuka lahan dengan teknik membakar tidak diiringi dengan alternatif solusi teknik membuka lahan tanpa pembakaran sehingga masyarakat mengalami dampak kerugian dari adanya perda ini. This study analyzes the social impact of the South Sumatra regional regulation number 8 of 2016 concerning the control of forest and / or land fires against the people of South Sumatra. The Province of South Sumatra is a province that experienced severe forest and / or land fires in 2015, covering an area of 736,587 hectares even though forests have many benefits to maintain the stability of the world's climate. Forest fires and / or land that continue to occur each year bring tremendous losses so the government of South Sumatra issued a policy in the form of Regulation Number 8 of 2016 concerning Control of Forest and / or Land Fires in order to minimize the disaster of forest fires in South Sumatra.This study uses a qualitative research method that is comparative type. Data analysis techniques use Causal-Comparative Research (CCR) which investigates the causal relationship of a phenomenon. The results of the research in this report indicate that this regulation has resulted in social changes for the community in all aspects. Although the dissemination of this regulation is still not comprehensive and does not touch the community groups as its main target, the enactment of this regulation has resulted in very basic changes in farming communities and planters in terms of techniques to clear land. The presence of a regional regulation that prohibits land clearing by burning techniques is not accompanied by alternative technical solutions for clearing land without burning so that the community experiences the impact of the existence of this regulation.