PELAKSANAAN PRAPERADILAN DENGAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 5/PID.PRA/2024/PN MND) - Imanuel Marsel Siage (LEX CRIMEN, 2026)
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penetapan tersangka dalam hukum acara di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan hukum tehadap kasus penetapan tersangka sebagai objek permohonan praperadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum mengenai penetapan tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada prinsipnya bertumpu pada KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional dan diperjelas melalui ketentuan teknis dalam Peraturan Kapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana. KUHAP menegaskan bahwa seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, yang secara doktrinal dan yurisprudensi dimaknai minimal terdiri dari dua alat bukti yang sah. 2. Penerapan Hukum mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dalam Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd, dapat dilihat bahwa praperadilan berperan sebagai instrumen korektif terhadap proses penetapan tersangka yang tidak memenuhi standar hukum acara pidana. Hakim praperadilan telah menerapkan hukum yang tepat dan tidak hanya menilai aspek formal administratif penetapan tersangka, sehingga gugatan yang diajukan Vonne Panambunan selaku Pemohon di kabulkan dalam rangka menegakan hukum yang berkeadilan. Kata Kunci : pelaksanaan praperadilan, penetapan tersangka oleh kepolisian