Judicial Overreach MK dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022: (Kajian Batasan Kewenangan terhadap Masa Jabatan Pimpinan KPK) - Sitisyukriyah M. Hubaib (Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran, 2026)
Penelitian ini menganalisis judicial overreach dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun dengan pemberlakuan surut, yang secara yuridis melanggar doktrin stare decisis, preseden open legal policy (Putusan MK No. 46/PUU-XIII/2015, No. 90/PUU-XX/2022), prinsip non-retroaktivitas, dan judicial restraint. Metode penelitian normatif-preskriptif menggunakan pendekatan statute approach, case approach, dan conceptual approach untuk menguji ratio decidendi mayoritas hakim terhadap dissenting opinion Saldi Isra, Suhartoyo, et al. Hasil analisis menunjukkan inkonsistensi fatal MK yang beralih dari negative legislator menjadi positive legislator, dengan argumentasi spekulatif tentang