ANALISIS DAMPAK PELATIHAN, PEMBINAAN, DAN KETERLIBATAN KARYAWAN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN YANG DIMEDIASI PERSEPSI KUALITAS TENAGA KESEHATAN TENTANG KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN (Studi Karyawan RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat Provinsi NTB) - Rahmania Ambarika; I Kadek Mulyawan; Desak Gede Sri Baktiasih (Bajang Institute, 2026)
Praktik penunjang disertasi ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga pembina dan pengendali mutu pelayanan rumah sakit daerah, dengan fokus pada RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat. Tujuan praktik ini adalah mengembangkan model peningkatan kualitas pelayanan melalui pelatihan, pembinaan, dan keterlibatan karyawan dengan persepsi tenaga kesehatan tentang kebijakan peningkatan mutu pelayanan sebagai variabel mediasi. Metode yang digunakan meliputi pengkajian sistem pembinaan, analisis Fishbone, penentuan prioritas masalah menggunakan USG, serta analisis SWOT sebagai dasar perumusan intervensi kebijakan. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelatihan, sistem pembinaan, dan tingkat keterlibatan karyawan. Namun, dampak ketiga faktor tersebut terhadap kualitas pelayanan sangat bergantung pada bagaimana tenaga kesehatan memersepsikan kebijakan peningkatan mutu pelayanan yang dikendalikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Persepsi yang lemah terhadap kebijakan mutu menyebabkan pelatihan dan pembinaan tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pelayanan. Sebagai solusi dikembangkan Provincial Quality Policy Internalization System (PQPIS–NTB), yaitu model pembinaan mutu pelayanan berbasis penguatan pelatihan, pembinaan, dan keterlibatan karyawan yang diarahkan untuk memperkuat persepsi tenaga kesehatan terhadap kebijakan peningkatan mutu. Model ini menempatkan Dinas Kesehatan Provinsi NTB sebagai pengendali utama kebijakan mutu dan pembinaan sumber daya manusia rumah sakit daerah. Implementasi awal PQPIS–NTB menunjukkan peningkatan pemahaman dan penerimaan tenaga kesehatan terhadap kebijakan mutu, meningkatnya keterlibatan karyawan, serta perbaikan kualitas pelayanan di RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat. Praktik ini menegaskan bahwa penguatan internalisasi kebijakan mutu pada level regulator merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah.