ANALISIS YURIDIS PROSES PEMBENTUKAN REVISI UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - Ronaldo Saputra Silalahi; Bambang Widarto; Lasmauli Noverita (PT Wahana Global Education, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip keterbukaan dalam tahapan pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur perubahan terhadap Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pilar fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah kepustakaan terhadap berbagai ketentuan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan referensi hukum yang berkaitan, yang selanjutnya diolah dengan analisis kualitatif deskriptif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pengaturan mengenai prinsip keterbukaan telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah memberikan landasan normatif yang komprehensif mencakup dimensi keterbukaan informasi dan keterbukaan partisipasi publik. Namun, penerapan prinsip keterbukaan dalam proses penyusunan perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia menunjukkan kesenjangan signifikan antara komitmen normatif dengan praktik empiris, yang tercermin dari pembahasan di luar gedung parlemen dengan akses publik terbatas, minimnya transparansi dokumen legislasi, serta penyimpangan dari mekanisme Prolegnas. Kelemahan implementasi ini dibuktikan dengan adanya empat gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi dan dissenting opinion dari empat hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi tata kelola legislasi untuk memperkuat mekanisme transparansi dan partisipasi publik serta pengembangan standar pengujian formil yang lebih substantif oleh Mahkamah Konstitusi guna mencegah praktik abusive law making dan memperkuat praktik demokrasi yang berlandaskan konstitusi di Indonesia.