PENGESAHAN KUHP BARU: ANTARA KEDAULATAN HUKUM NASIONAL DAN PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI - Arif Wahyudin Hidayatulloh; Cacan Cahyadi; Dadan Nugraha; Ginanjar Safaat; Komarudin Komarudin (Universitas Galuh, 2026)
Tesis ini menganalisis kompleksitas pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru di Indonesia dari perspektif kedaulatan hukum nasional dan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana politik hukum memfasilitasi klaim kedaulatan hukum nasional dalam pengesahan KUHP baru di tengah munculnya pasal-pasal kontroversial? dan(2) Sejauh mana proses legislasi KUHP baru telah mengimplementasikan prinsip- prinsip demokrasi (terutama partisipasi publik dan transparansi) di Indonesia? Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis politik hukum, penelitian ini menemukan bahwa politik hukum secara signifikan memfasilitasi klaim kedaulatan hukum nasional. Dominasi eksekutif dan legislatif tampak jelas, dengan narasi dekolonisasi hukum dan penolakan