Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya) - Mira Nurul Hikmah; Rimal Mahdani; Syafrizal Syafrizal (Pustaka Digital Indonesia, 2026)
Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memastikan penerapan sistem informasi pemerintah daerah mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel di badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) serta kontribusinya terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada (BPKD) Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah pihak-pihak di lingkungan badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya yang terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Mencakup Kepala BPKD sebagai pengambil kebijakan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, Sekretaris BPKD yang berperan dalam koordinasi administratif dan teknis penerapan sistem, serta kepala bidang dan kepala subbidang yang membidangi perencanaan anggaran, penata usahaan keuangan, dan akuntansi pelaporan. Selain itu, operator atau staf teknis SIPD. Analisis penerapan SIPD dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, sedangkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dianalisis berdasarkan teori efisiensi Max Weber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di BPKD Kabupaten Nagan Raya telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Penerapan SIPD memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan, akurasi dan transparansi data keuangan, serta mengurangi kesalahan pencatatan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan SIPD, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai, serta kurangnya pelatihan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sarana pendukung agar penerapan SIPD dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Secara keseluruhan, optimalisasi SIPD melalui peningkatan kompetensi SDM dan infrastruktur teknologi menjadi kunci penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel berkelanjutan.