Evaluasi Proses Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Belanja dalam Pengelolaan Anggaran di Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta - Alfatita Lathofah Nisa; Hasanah Setyowati (Pustaka Digital Indonesia, 2026)
Urgensi penelitian ini untuk memastikan akuntabilitas, ketepatan administrasi, serta mencegah kesalahan dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan kesesuaian proses verifikasi surat pertanggungjawaban belanja dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan transparansi dan kualitas pengelolaan anggaran di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta. Verifikasi keuangan merupakan bagian dari penatausahaan keuangan daerah yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan dokumen sebelum dilakukan pencairan dan pelaporan anggaran. Proses verifikasi keuangan berperan penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian yaitu mencakup informasi dari bendahara, PPK, dan staf. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses verifikasi keuangan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta dilaksanakan secara berjenjang, melibatkan pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya, serta berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Mekanisme verifikasi dilakukan melalui kombinasi pemeriksaan manual dan pemanfaatan sistem digital, seperti SIPD RI dan Cash Management System (CMS). Kendala yang ditemukan bersifat operasional dan tidak menunjukkan penyimpangan dari ketentuan. Secara keseluruhan, verifikasi keuangan berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta kualitas penyusunan SPJ dan laporan keuangan.