DINAMIKA RESOLUSI KONFLIK DALAM PENEMPATAN FASILITAS KANTOR DESA PERSIAPAN RUAN SELATAN, KECAMATAN KOTA KOMBA, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR - Jalo, Kresentino Erwindus Santio (Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran, 2025)
Pemekaran Desa Persiapan Ruan Selatan sebagai hasil pemekaran dari Desa Ruan menghadapi hambatan serius akibat konflik penentuan lokasi kantor desa antara Kampung Podol dan Kampung Sola. Kantor desa memiliki posisi strategis sebagai pusat administrasi, pelayanan publik, dan simbol legitimasi pemerintahan desa, sehingga penetapan lokasinya memunculkan tarik-menarik kepentingan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dinamika resolusi konflik dan tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penyelesaian perselisihan penempatan fasilitas kantor desa, dengan menelaah proses negosiasi, mediasi, dan arbitrasi antara kedua kampung. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pejabat desa, tokoh adat, cendekiawan lokal, serta masyarakat dari kedua kampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan karena kedua belah pihak berfokus pada pembelaan kepentingan kampung masing-masing dan kurang mengedepankan kepentingan bersama. Upaya mediasi melalui keterlibatan kaum cendekiawan dan tokoh masyarakat juga mengalami kebuntuan akibat kuatnya identitas kelompok, rendahnya kepercayaan, dan besarnya ego kolektif. Akhirnya, kedua kampung menempuh jalur arbitrasi dengan melibatkan pemerintah daerah, yang memutuskan lokasi kantor desa ditempatkan pada lahan Sekolah Dasar Inpres Moso Kukun sebagai aset pemerintah yang dinilai lebih netral. Namun, hingga akhir 2025 implementasi keputusan arbitrasi belum terealisasi karena proses administratif peralihan aset dan pembangunan kantor desa belum dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan resolusi konflik di tingkat desa tidak hanya bergantung pada mekanisme formal, tetapi juga pada komitmen politik, kepercayaan sosial, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.