PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI KABUPATEN DOMPU) - Sahrul Haidin (Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017)
Peneltian ini bertujuan mengetahui pengaturan, hamabatan dan upaya penguatan pengelolaan keuangan Desa setelah berlakunya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini berfokus pada ketiga masalah tersebut. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis, sumber dan jenis data ialah sumber data lapangan dan kepustakaan, jenis data perimer, sekunder dan tersier.Tehnik dan alat pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan kajian sosiologis. Pengaturan pengelolaan keuangan desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa dan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belum tersedianya standar kwitansi pembelian barang dan jasa untuk Desa. Hambatan pengelolaan keuangan desa setelah berlakunya undang-undang Desa tidak adanya kesiapan sumber daya manusia dan aspek regulasi dan lembaga, aspek tata laksana, kurangna pengawasan. Sedangkan upaya penguatan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meningkatkan pengetahuan kepala desa sebagai penjamin pengelolaan keuangan desa yang baik dan mengefektifkan pendampingan Desa.