PERBUATAN TERCELA SEBAGAI ALASAN PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN - ., Hufron (Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2016)
Dari enam alasan Pemakzulan Presiden dan/atau Wapres dalam Pasal 7 UUD 1945, yaitu (1)Â pengkhianatan terhadap negara, (2) korupsi, (3) penyuapan, (4) tindak pidana berat lainnya;Â (5) perbuatan tercela; dan (6) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres,Â terdapat satu alasan yang perumusan normanya bersifat abstrak dan kabur, berakibat dapatÂ ditafsirkan secara beragam (multitafsir), yaitu melakukan â€œperbuatan tercelaâ€. PerumusanÂ norma demikian bertentangan dengan dengan prinsip negara hukum demokratis yangÂ bertumpu pada asas legalitas dan kepastian hukum dan asas pembentukan peraturanÂ perundangan yang baik, yaitu asas kejelasan dan kelengkapan rumusan. Sehingga akanÂ menjadi alasan bersifat elastis yang mudah â€œdimainkanâ€ secara politis oleh DPR dalamproses pemakzulan Presiden dan/atau Wapres. Kata Kunci: perbuatan tercela, pemakzulan presiden, negara hukum demokratis.